Aksi Keluarga Indonesia di Kabupaten Bandung: Membangun Ketangguhan Keluarga untuk Pembangunan Berkualitas
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akan menjadi tuan rumah dalam acara yang berfokus pada penguatan ketangguhan keluarga sebagai pilar utama pembangunan manusia. Pada Kamis, 9 Oktober 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menggelar “Aksi Keluarga Indonesia” yang bertujuan untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh. Kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah, serta mitra pembangunan untuk menciptakan model penanganan keluarga rentan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh rombongan dari Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, yang memberikan perspektif terkait pembangunan keluarga berkualitas. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Dr. Hj. Muzayyanah, MA, Kabiro Akademik Dr. Iffaty Zamimah, MA, Kabag Kemahasiswaan Rabiatul Adawiyah, MA, serta Kaprodi PIAUD IIQ, Dr. Hasanah, MA. Selain itu, perwakilan dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Penelitian IIQ juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, memberikan sambutan pembukaan ini. Beliau menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia. “Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, moral, dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, perlu adanya sinergi lintas sektor agar program-program penguatan keluarga dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Beliau juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam mengimplementasikan delapan Asta Mantra Keluarga, yang meliputi delapan prinsip hidup berkeluarga di era digital yaitu 1) Kurangi screen time, perbanyak green time; 2) Bangun kota dan desa ramah keluarga; 3) Orang tua sebagai pengasuh utama; 4) Hidupkan nilai agama dan akhlak mulia; 5) Lestarikan budaya luhur bangsa; 6) Aktifkan solidaritas dan gotong royong; 7) Perkuat kolaborasi lintas sektor; dan 8) Manfaatkan teknologi digital untuk mempererat koordinasi.
Tujuan kegiatan ini dalam rangka akselerasi kolaborAksi keluarga Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berakhlak”. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bandung Ali Syakib, perwakilan Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan OPD Kabupaten Bandung, Baznas Daerah, MUI Pusat, OJK, akademisi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat.
Pembangunan keluarga menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan fokus pada peningkatan ketangguhan keluarga yang mampu menjalankan fungsinya sebagai wahana internalisasi nilai, pengasuhan, kontrol sosial, dan adaptasi terhadap perubahan. Dalam kerangka ini, Aksi Keluarga Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan mengimplementasikan kebijakan yang mencakup penguatan institusi keluarga, penyediaan fasilitas pendukung, serta pemenuhan hak sipil dan hukum. Sasaran utama adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) yang diharapkan mencapai angka 75,55 pada tahun 2029, dari baseline tahun 2023 sebesar 69,51.
Acara ini tidak hanya mengundang berbagai pihak terkait seperti kementerian, lembaga pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta mitra pembangunan, tetapi juga akan melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu sorotan utama dalam acara ini adalah pemberian bantuan sembako simbolis kepada keluarga rentan serta bantuan peralatan pencacah plastik. Selain itu, peserta akan diajak untuk lebih memahami tentang pentingnya Kampung Keluarga Berkualitas, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), dan pemberdayaan ekonomi kepala keluarga. Diskusi mengenai peran zakat dan pentingnya literasi keuangan juga akan menjadi bagian dari sosialisasi, dengan tujuan untuk memperkenalkan cara membedakan lembaga keuangan ilegal dan non-ilegal serta membuka klinik di lokasi acara untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
Pentingnya kolaborasi antar pihak dalam menangani masalah keluarga rentan di Kabupaten Bandung menjadi sangat relevan mengingat kondisi yang ada, seperti maraknya praktik rentenir, penyalahgunaan narkoba, hingga masalah sosial lainnya yang mengancam ketangguhan keluarga. Dengan adanya Aksi Keluarga Indonesia, diharapkan dapat tercipta sinergi lintas sektor yang tidak hanya efektif dalam memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberikan edukasi dan keterampilan yang dapat memperkuat ketahanan keluarga. Acara ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang inklusif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih baik. (FP)
